Bareskrim Hadirkan Ahli dalam Sidang Praperadilan Budiantoro

0
161

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menghadirkan saksi ahli untuk memberikan penjelasan tentang kerugian negara dalam sidang praperadilan Direktur Utama (Dirut) PT Innovare Gas Budiantoro Syahlani.

“Kami hadirkan satu saksi dari akademisi dan satu dari BPKP,” kata advokat dari Mabes Polri, AKBP Binsan Simorangkir seusai sidang praperadilan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

Ia mengatakan selaku dari pihak tergugat, saksi akademisi yang dihadirkan adalah Ahli Hukum Keuangan Negara dari Universitas Patria Artha Makasar Drs Siswo Sujanto.

Siswo juga selaku Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah di universitas tersebut.

Kemudian pihaknya juga menghadirkan saksi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni Is Wahyudi selaku auditor yang juga memiliki sertifikat di bidang audit.

Hakim tunggal Made Sutriana yang memimpin jalannya sidang, mengatakan sidang tersebut mengagendakan pembuktian dari kedua belah pihak baik dari pihak termohon yakni Bareskrim Polri maupun pihak pemohon dari Dirut PT Innovare Gas.

Lebih lanjut advokat dari tergugat Bareskrim Polri, Binsan Simorangkir, mengatakan saksi ahli dari akademisi menjelaskan seputar kerugian negara dan penetapan kerugian negara.

“Dalam perkara yang sedang disidik itu ada kerugian negara. Kerugian negara ini kita perlu jelaskan oleh ahli, apa saja yang disebut kerugian negara itu, kenapa kerugian negata itu terjadi, terus kemudian siapa-siapa saja yang bisa menghitung kerugian negara itu,” ujarnya.

“Nah sudah dijelaskan oleh ahli bahwa kerugian negara itu salah satunya ya itu disebabkan karena ada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada negara sehingga negara dirugikan,” katanya.

Dalam sidang itu, saksi ahli Siswo mengatakan kerugian negara merupakan akibat dari suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum seseorang baik yang bersifat administratif maupun non administratif.

Baca Juga :  Terima Kasih Guru! Kau Pahlawan Tanda Tanpa Jasa

Siswo Sujanto mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan BPKP adalah pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan penghitungan kerugian negara.

Advokat Binsan Simorangkir mengatakan auditor yang ditunjuk untuk melakukan audit terkait kerugian negara berasal dari BPKP.

“Siapa saja yang berhak melakukan penghitungan atau audit terhadap kerugian negara itu sudah dijelaskan beliau ada BPK, BPKP. Dalam perkara yang sedang disidik oleh penyidik saat ini kan bahwa auditor yang digunakan kan BPKP,” tuturnya.

Ia mengatakan penjelasan dari ahli telah menunjukkan bahwa BPKP dapat melakukan penghitungan kerugian negara.

“Ahli mengatakan bahwa legitimasi mereka, kewenangan mereka itu sah menurut undang-undang dan itu boleh sehingga hasil audit yang dilakukan oleh BPKP itu bisa dilakukan sebagai sarana pembuktian dalam proses persidangan terhadap pidananya nanti,” ujarnya.

Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan tersangka Budiantoro Syahlani terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi pada 30 April 2015.

Kasus korupsi itu berkaitan dengan kewajiban PT Innovare Gas dalam rangka membayar bonus tanda tangan (“Signature Bonus”) sebesar satu juta Dolar AS atau setara dengan Rp14 miliar.

Kewajiban untuk membayar itu jatuh tempo pada 26 Maret 2014 setelah tanda tangan kontrak dengan SKK Migas pada 26 Februari 2015.

Tidak terima dengan penetapan tersangka, Budiantoro mengajukan gugatan praperadilan penyidik Bareskrim Mabes Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Budiantoro mengajukan praperadilan dengan Nomor : 89/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tertanggal 8 September 2015. (ant/mar)

Sumber: Skalanews.com